Oleh: Fajri Al Mughni*
Sejatinya, aku tak sepenuhnya paham psikologi. Tidak bisa juga membaca gestur orang. Jadi, entah apa yang sedang dialami oleh kawan kita Mbak Dwi Sasetyaningtyas, sampai hati dia berucap “cukup saya saja yang WNI, anak ku jangan”.
Aku mulai menelaah; Ada jenis kebanggaan yang lahir bukan dari pencapaian, tapi dari cap imigrasi. Bahkan ada yang dapat Boarding Pass saja bangganya bukan main. “aku akan terbang sebentar lagi”.
Sebatas bangga saja sih tak masalah. Tapi jika dengan itu lantas muncul rasa malu menjadi orang Indonesia, aku kira ada yang salah dengan jiwa mu, kawan.
Konon, ketika seorang anak mendapatkan paspor luar negeri, sebagian orang tua merasa seolah-olah garis keturunannya naik kasta. Seakan-akan tinta di halaman identitas itu lebih sakral daripada tinta rapor, lebih mulia daripada tinta ijazah.
Dwi Sasetyaningtyas tampak begitu bangga. Bukan karena anaknya berpuasa sampai beduk maghrib, bukan juga karena menemukan vaksin kanker, bukan karena menciptakan teknologi ramah lingkungan, bukan pula karena membangun sekolah di pelosok negeri.
Tidak. Kebanggaannya terletak pada selembar buku kecil berwarna asing, dengan lambang negara lain di sampulnya.
Paspor, rupanya, telah naik pangkat menjadi trofi.
Lucunya, paspor itu dokumen administratif. Ia bukan sertifikat kecerdasan, bukan medali integritas, bukan pula bukti karakter. Ia hanya alat perjalanan. Tapi di tangan mentalitas tertentu, ia berubah menjadi simbol “naik level”, seolah tanah kelahiran hanyalah ruang tunggu bandara yang harus segera ditinggalkan.
Saya pernah sekolah di luar negeri. Beasiswa dari kampus, bukan kiriman belas kasih negara. Saya belajar, berdebat, bertahan hidup di negeri orang. Tapi tak pernah terlintas kebanggaan untuk mengganti kewarganegaraan hanya demi validasi sosial. Karena bagi saya, ilmu adalah bekal pulang, bukan tiket kabur.
Mungkin memang ada dua cara memandang dunia:
Yang satu melihat luar negeri sebagai tempat belajar.
Yang lain melihatnya sebagai tempat lari.
Yang satu pulang membawa gagasan.
Yang lain pulang membawa cerita tentang betapa “lebih beradab” nya orang lain.
Yang satu percaya harga diri tak ditentukan warna paspor.
Yang lain percaya identitas bisa diupgrade seperti aplikasi.
Tentu, setiap orang bebas memilih kewarganegaraan. Itu hak. Tapi menjadikannya bahan pamer moral superiority? Itu bukan hak istimewa. Itu sekadar cermin dari betapa kita belum selesai berdamai dengan tanah sendiri.
Karena kalau rasa bangga hanya muncul ketika nama negara di halaman identitas berubah, mungkin yang perlu diganti bukan kewarganegaraan, melainkan cara berpikir.
Paspor bisa diganti.
Karakter tidak.
Dan nasionalisme sejati tidak pernah diukur dari cap imigrasi.
*Alumnus Mesir dan Pendiri Kalam Literasi Indonesia
