SENARAINEWS.COM – Partai Masyumi yang pernah berjaya di Jambi, memiliki sumbangsih tak sedikit bagi provinsi ini. Sebuah provinsi yang genap berusia 68 tahun pada 6 Januari 2025. Bahkan sejumlah pendiri Provinsi Jambi, dulu berasal dari Masyumi atau setidaknya bersentuhan dengan partai berlambang bulan bintang itu. Menyebut di antaranya, ada Haji Hanafie, HMO Bafadhal, A Gafar Dung, Abdul Manap.
Masyumi pula, partai yang tak kalah aktif memperjuangkan agar Jambi yang mulanya menjadi bagian Provinsi Sumatera Tengah bisa menjadi provinsi sendiri. Tujuh tahun sebelum Jambi resmi lepas dari Sumatera Tengah, para tokoh Masyumi di Jambi intens mendiskusikan gagasan itu. Tapi, tentu mewujudkannya bukanlah perkara mudah.
April 1950. Seturut cerita tetua, kantor Masyumi Jambi ketika itu berada di bilangan Murni. Kawasan yang di sana berdiri pula bioskop yang kelak menjadi tempat bersejarah dilangsungkannya Kongres Rakjat Djambi.
Pada April 1950, digelar Musyawarah Masyumi Daerah Keresidenan Jambi, di Kota Jambi. Di sanalah, menyeruak ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah.
“Para tokoh Masyumi memandang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tidak dijalankan dengan semestinya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah sehingga pelaksanaan otonomi daerah di kedua kabupaten daerah Jambi menjadi tersendat dan lambat.” Demikian disampaikan Haji Hanafie Ketua Badan Kongres Rakjat Djambi (BKRD) yang juga tokoh Masyumi. Pernyatan itu termuat di buku biografi Haji Hanafie yang ditulis oleh mendiang Fachruddin Saudagar.
Dan tema besar musyawarah Masyumi saat itu adalah merespons keinginan masyarakat agar Jambi lepas dari Sumatera Tengah dan menambah kabupaten dari 2 (Batanghari dan Merangin) menjadi 5 kabupaten (Batanghari, Kuala Tungkal, Kotamadya Jambi, Bungo Tebo dan Sarolangun Bangko).
Tak hanya wacana, keinginan itu diwujudkan pula dengan menyampaikan keputusan musyawarah di antaranya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah. Bahkan Masyumi Jambi mengutus empat tokohnya, untuk menjelaskan hasil musyawarah juga kepada pimpinan Masyumi. Empat tokoh itu; Haji Hanafie, M Salim Hasan, A Gafar Dung dan HMO Bafadhal. Di Bukittinggi mereka bertemu Gubernur Sumatera Tengah, Roeslan Mulyohardjo.
Suara-suara agar Jambi menjadi provinsi otonom juga disampaikan secara personal oleh tokoh Masyumi dalam forum resmi. Oleh HMO Bafadhal yang pernah menjadi calon Masyumi untuk duduk di konstituante, misalnya. Ia pada Kongres Alim Ulama Seluruh Jambi di tahun 1957, mendorong perubahan status Jambi dari daerah karesidenan menjadi sebuah provinsi.
Begitulah, suara-suara agar Jambi menjadi otonom sejatinya telah ada sejak Indonesia merdeka. Pada Desember 1952 rakyat Jambi bahkan membuat resolusi bahwa mereka ingin menghela Jambi ke Sumatera Selatan. Sejarawan Gusti Asnan menyebut bahwa resolusi ini adalah ungkapan pertama yang secara tegas bahwa keberadaan Provinsi Sumatera Tengah sudah selayaknya dipertimbangkan.
Sejarah juga mencatat, tak hanya Masyumi yang menyuarakan agar Jambi menjadi provinsi sendiri. Partai terlarang di negeri ini, PKI, juga punya sikap yang sama.
“Pembentukan Provinsi Djambi jang berdasarkan Undang-Undang, adalah suatu keinginan jang timbul dari lubukhati Rakjat Djambi, karenanja Rakjat Djambi tidak akan hentinja memperdjuangkan sampai terudjudnja suatu Provinsi bagi daerah Djambi.” Demikian penggalan surat dukungan PKI Jambi bertarikh 13 Djuli 1957 yang ditandatangi A Murad. (deddy rachmawan)
